Tampilkan postingan dengan label OPINI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label OPINI. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 08 Juli 2017

Pengalaman Pahit yang menjadikan Pemimpin

Kita adalah manusia yang selalu berada dalam proses kesukaran. Kesukaran selalu menimpa Kita jika kita masih hidup dibumi pertiwi. Bagaimana tidak, semenjak kita dilahirkan pertama sekali di bumi, banyak oknum yang terlibat dalam hal kesulitan dalam proses yang begitu sukar.  Banyak individu mengelak kesukaran dalam hidup, dan ada juga beberapa individu yang membiarkan kesukaran menimpanya sebagai realita kehidupan. Namun dari sisi logika berpikir manusia saat ini, lebih banyak mengelak kesukaran dalam hidup karena beberapa fitur canggih yang begitu cepat. Hal ini juga dapat kita buktikan dalam dunia pendidikan, terutama ketika peserta didik didalam satu lembaga pendidikan lebih banyak yang tidak menyukai mata pelajaran yang sukar seperti halnya matematika atau yang lain sebagainya. Karena proses dalam mempelajari dan mengalami kesukaran dalam hidup begitu pahit rasanya.

Dalam hal ini saya bermaksud untuk mengarahkan kita kearah kesukaran tersebut dan menjadi seorang yang benar benar diandalkan. Kita memang banyak yang tidak menyukai kesukaran dalam hidup sehingga kita juga tidak banyak yang terlahir sebagai pemimpin. Mau jadi pemimpin? Biarkan kesukaran menimpa anda. Kita harus tetap mengingat pepatah “Pengalaman Adalah Guru Yang Terbaik”, artinya bahwa refleksi terhadap pengalaman itulah yang menjadi guru yang terbaik. Banyak orang yang melewatkan pengalaman-pengalaman berharga dalam hidupnya tanpa refleksi, sehingga hidup mereka tak pernah disentuh, diasah, dan diubahkan. Inilah yang membedakan mereka yang menjadi pemimpin dan non pemimpin.

Dalam konteks kepemimpinan ada banyak konsep yang begitu gemilang untuk kita pelajari, namun bukan berarti semua konsep dapat kita jalani. Namun dalam naluri berpikir saya, setiap orang pasti pernah melewati pengalaman-pengalaman yang dramatis, bahkan traumatis,dalam hidupnya, dan respon mereka terhadap pengalaman tersebut itulah yang mengorbitkan mereka sebagai pemimpin. Hal inilah yang saya maksud sebagai Crucibles Leadersip. Namun dalam konteks ini Crucibles leadership adalah pengalaman yang intens dan transformatif yang mampu menghadirkan identitas diri bagi yang melewatinya. Pengalaman-pengalaman ini sulit bahkan pahit, namun kita dapat menganalisis kehidupan dan mendefinisikan siapa diri kita dan bagaimana target yang harus dicapai agar pengalaman pahit yang menjadikan kita tenggelam bahkan mengeluarkan air mata selama beberapa waktu, untuk kemudian tegar kembali dan mempersiapkan hidup ditingkatan baru yang lebih tinggi.

Ada beberapa contoh pengalaman pahit yang banyak kita rasakan seperti halnya kehilangan orang yang kita kasihi, sewaktu kecil sudah kehilangan kedua atau salah satu dari orang tua kita, atau bahkan perlakuan orang tua yang tidak bertanggung jawab semenjak kecil hingga dewasa, Dipecat dalam pekerjaan, dihianati oleh sahabat sendiri, dan yang paling hits adalah berada dalam keluarga miskin dan kurang mampu secara ekonomi. Hal inilah yang harus kita bangkitkan menjadi suatu momen yang membuat pribadi kita melewati masa sukar menjadi masa penuh keuletan dan mengartikan kesukaran sebagai reaksi untuk perubahan terhadap momen-momen tersebut.

Saya mengutip dari sebuah pernyataan dari San Sanjaya, PhD seorang international expert dibidang servent leadership yang menyatakan Hidup selalu memiliki cara untuk memberi kita pukulan-pukulan telak dimuka kita yang membuat kita jatuh. Yang akan membuat kita berbeda adalah apakah kita akan terus jatuh dan bangun kembali. Bukan hanya bangun, tetapi belajar dari kejatuhan, dan bangkit dengan sebuah keyakinan baru yang kokoh ( What does not kill me only makes me stronger).

Ada banyak pemimpin yang mendunia tentang konsep ini seperti halnya Mahatma Gandhi sebagai pejuang penolakan Diskriminasi, dan Hak asasi Manusia, Nelson Mandela Presiden Afrika Selatan yang pernah dipenjara karena dianggap berbahaya bagi Negara dengan semangat anti Apertheid. Terlahir dibumi sebagai manusia itu sama derajatnya dimuka pencipta. Kaya, miskin, berada dalam keluarga yang broken home, itu tidak menjanjikan kehidupan kita berbeda dengan orang yang lebih besar pangkatnya dari kita. Tulisan ini menginspirasikan supaya kita berbenah diri dan mengingatakan kita kepada mimpi mimpi yang kita dambakan dibumi.

Jangan pernah berhenti untuk bermimpi karena tuhan sendiri punya rencana bagi hidup kita serta panggilan hidup yang ia berikan. Justru saat kita mengeluh sakit mengalami derita itu dari dekat kita mengalami anugerahnya. Semiskin apa pun kita seburuk apapun keadan kita semuanya itu adalah pengalaman pahit yang harus terus kita kobarkan dalam diri untuk menjadi yang lebih baik sebagai pemimpin. Memang tidak mudah, tetapi satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah “Jangan Takut”. Jangan takut menjadi yang terbesar diantara sesama kita. Ketika seorang pemimpin terlahir dalam pengalaman pahit yang menjadikan dia pemimpin tidak menutup kemungkinan dia adalah seorang pemimpin dambaan yang banyak orang inginkan. Kita harus optimis menuju kehidupan kita yang lebih baik. 

Penulis: Rio Arnot Saragih

Minggu, 04 Juni 2017

BUPATI SAMOSIR TERANCAM DIMAKZULKAN

Foto: Aktifitas Galian C.
Perkembangan politik di Kabupaten Samosir akhir-akhir ini memanas.
Hal ini dimulai dengan Rapat Dengar Pendapat DPRD, dimana FORJASI (Forum Jasa Konstruksi Indonesia) yang diwakili Efin Rumolo Naibaho, Hayun Gultom dan Gelmok Samosir, untuk mempertanyakan proses ijin serta kegiatan usaha tambang batu galian C oleh CV Pembangunan Nadajaya di Desa Silimalombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, yang telah menuai kontroversi dari berbagai pihak terutama dari perantau asal Samosir dan juga oleh masyarakat Samosir. Meskipun terletak di kawasan hutan lindung dan sekarang juga merupakan daerah parawisata strategis nasional, tetap saja tambang tersebut yang jelas merusak lingkungan tetap diijinkan beroperasi oleh Pemerintah Kabupaten dibawah kepemimpinan Bupati Samosir Rapidin Simbolon.

Kontroversi ini diperparah ketika pemilik usaha yang kontroversial ini, Jautir Simbolon, yang merupakan abang kandung Bupati Samosir Rapidin Simbolon, datang bersama segerombolan masa dan berupaya menyerbu DPRD Kabupaten Samosir dan menyekap Hayun Gultom. Tentunya intimidasi kepada pihak yang sedang melapor dan sekaligus juga kepada wakil rakyat melukai demokrasi yang sekarang terancam di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya acara perayaan pembukaan usaha tambang yang dihadiri Bupati Samosir dan segenap jajaran menambah penghinaan atas luka yang dialami oleh demokrasi di Kabupaten Samosir.

Puncak dari perkembangan politik ini adalah ketika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Samosir Tahun Anggaran 2016 tidak diberikan rekomendasinya oleh 5 dari 7 fraksi di DPRD Kabupaten Samosir, yang dalam istilah politik serupa dengan mosi tidak percaya. Dengan total suara anggota frkasi-fraksi oposisi DPRD Kabupaten Samosir melewati 2/3 jumlah suara di DPRD , jelas fraksi PDI Perjuangan yang juga merupakan pengusung tunggal Bupati Samosir saat ini tidak dapat membendung penetapan penolakan LKPJ pada tanggal 9 Juni ini. Perlu dicatat dalam penerimaan penilaian LKPJ oleh DPRD, Bupati Samosir tidak hadir sama sekali, menyalahi UU Pemerintahan Daerah dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Samosir, dan semakin merendahkan institusi perwakilan rakyat tersebut.

Namun yang paling mengkhawatirkan adalah adanya potensi besar akan adanya pemakzulan Bupati Samosir yang merupakan kader PDI Perjuangan di benteng suara partai tersebut di Sumatera Utara. Berdasarkan Pasal 78 ayat 1 huruf c dan ayat 2 huruf e UU 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dapat diberhentikan jika melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j.

Adapun larangan yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi :
  1. keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  2. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.
  3. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
Tentunya dengan adanya indikasi kuat dan dorongan sentimen negatif DPRD kepada Bupati akibat berbagai peristiwa diatas telah, secara prosedur DPRD berhak mengusulkan pemberhentian Bupati berdasarkan pelanggaran larangan diatas. Setelah usulan tersbut masuk ke rapat paripurna dan kemungkinan besar akan lolos, DPRD berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan akan menyurati Menteri Dalam Negeri untuk menunggu pengabulan/penolakan usul tersebut, yang berdasarkan contoh kasus Bupati Garut umumnya dikabulkan. Seandainya pun Bupati naik banding ke Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi MK menunjukkan permohonan banding biasanya kalah.

Selasa, 28 Maret 2017

Seorang Calon Gubsu Harus Punya Uang Rp147 Miliar

Muhri Fauzi Hafiz (ist/metro24jam.com)
Saya bukan penulis yang pandai mencari judul yang cocok untuk bisa menggambarkan kepada pembaca, namun mudah-mudahan judul di atas bisa mewakili isi opini ini. 

Tahun 2018, di Sumatera Utara (Sumut) akan berlangsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Salah satunya, Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) periode 2018-2023.

Saya katakan, pelaksanaan Pilkada ini berbeda dengan sebelumnya, karena selain akan ada Pilkada Bupati/Walikota, Pilkada serentak tahun 2018 di Sumatera Utara akan menjadi perhatian utama partai politik (parpol) di Jakarta. 

Saya sebut di Jakarta, karena keputusan siapa calon kepala daerah yang akan diusung, sepengetahuan saya, hal itu semua wewenang pengurus pusat partai atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Apalagi setelah tahun 2018, selanjutnya akan masuk tahun 2019 yang merupakan pesta demokrasi Pemilu. 

Terlepas dari latar belakang di atas, opini ini ingin memberikan gambaran kepada pembaca bahwa untuk menjadi calon kepala daerah bukanlah urusan yang mudah. Salah satunya adalah kemampuan keuangan yang benar-benar dimiliki. 

Ada lima kegiatan seorang calon kepala daerah, baik Gubernur/Bupati/Walikota yang membutuhkan kemampuan keuangan yang besar. 

Pertama, kegiatan pencitraan sebelum menjadi calon dari partai politik. Kedua, lobi dukungan partai politik. Ketiga, pembentukan tim pemenangan. Keempat, kampanye. Kelima, saksi. 

Untuk kegiatan pencitraan sebelum menjadi calon, seorang bakal calon Gubernur dapat mengeluarkan biaya puluhan miliar rupiah. Selain harus bermitra dengan media, baik cetak, elektronik maupun online, seorang bakal calon Gubernur juga harus turun ke daerah pemilihan dengan berbagai bentuk kegiatan yang mendekatkan dirinya kepada masyarakat. 

Jika asumsi untuk menang di Sumatera Utara dapat meraih 3 juta suara, dengan membagi sebarannya 60 persen di kota dan 40 persen di desa. Maka, untuk satu kegiatan sosial bertemu masyarakat dengan anggaran satu pemilik suara mendapatkan makan dan hadiah, asumsi biaya yang dikeluarkan sebesar Rp20 ribu. Jika asumsi target bertemu satu juta orang, maka seorang calon Gubernur harus punya uang sebesar Rp20 miliar. 

Pada Pilgub 2018 nanti, berdasarkan perolehan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa koalisi, artinya partai Golkar (17 kursi), PDIP (16), Demokrat (14), Gerindra (13), Hanura (10), PKS (9), PAN (6), Nasdem (5), PPP (4), PKB (3) dan PKPI (3), harus bergabung memenuhi ketentuan syarat untuk bisa mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakilnya. 

Proses lobi dan meminta dukungan partai politik bukanlah hal mudah, walaupun nyata dan memiliki parameter penilaian namun kegiatan ini bisa abstrak sulit ditebak. Pepatah klasik yang mengatakan, tidak ada makan siang gratis, menjadi bingkai proses ini. 

Meskipun hanya secarik kertas dukungan, namun, kabarnya bisa bernilai miliaran rupiah. Jika asumsinya satu kursi anggota DPRD Provinsi sebesar Rp350 juta, maka untuk 20 kursi, seorang calon Gubernur diperkirakan mengeluarkan biaya sebesar Rp7 miliar, dengan catatan keadaan ini berjalan normal, tidak abstrak dan didukung hasil survei yang baik. Jika tidak? Asumsi biaya lobi di atas bisa lebih besar tak terhingga. 

Pembentukan tim pemenangan adalah kegiatan bakal calon Gubernur yang sudah dimulai sebelum dirinya melewati tahapan-tahapan di atas. Namun, Saya ingin membahas yang lebih konkrit terkait setelah calon Gubernur mendapatkan dukungan partai politik untuk maju. 

Mengutip asumsi menang dengan meraih tiga juta suara, maka tim pemenangan yang dibentuk diperkirakan ada 30.000 orang. Asumsi ini muncul dengan harapan setiap orang di tim pemenangan mempengaruhi 100 orang di sekelilingnya untuk bisa menjadi pemilih pasangan calon Gubernur dan Wakilnya. 

Maka, perhitungan biayanya sebagai berikut, 30 ribu orang dikalikan dengan Rp500 ribu, didapat totalnya sebesar Rp15 miliar. 

Biaya kampanye, dengan asumsi meraih menang sebesar tiga juta suara, maka biaya kampanye untuk satu suara, di mana di dalam komponen biaya ini nantinya ada iklan, spanduk, brosur, stiker, transportasi, hiburan, tenda, kursi, pengamanan, makan dan minum serta kaos. Maka, saya perkirakan satu suara sebesar Rp100 ribu. Diambil 30 persen dari tiga juta suara saja, maka didapatkan satu juta suara itu kita kalikan Rp100 ribu, menjadi totalnya sebesar Rp100 miliar. 

Kelima, biaya saksi. Kebiasaan umumnya bagi pasangan calon Gubernur dan Wakilnya, di luar kader partai politik pendukung, mereka ada juga membentuk tim merekrut saksi pada saat hari pemungutan suara. Saksi di luar partai, biasanya itu sebutan yang sering kita dengar. Untuk bisa menang, asumsinya memiliki saksi di luar partai sebanyak 50 ribu orang. Biaya perorangnya saat hari pemungutan suara sebesar Rp100 ribu. Totalnya Rp5 miliar. 

Akhirnya, jika kita jumlahkan perhitungan di atas diperoleh sebesar Rp147 miliar. Itulah asumsi Saya, ‘uang’ yang akan dikeluarkan oleh seorang bakal calon Gubernur provinsi Sumatera Utara. 

Teknisnya, apakah dana ini akan dibagi dua dengan Wakilnya, atau mencari donatur, atau berkoalisi dengan pasangan kepala daerah Bupati/Walikota, tulisan ini tidak membahas hal itu. 

Opini ini sederhana dan hanya mengikuti asumsi umum yang wajar-wajar terjadi dalam dinamika gonjang-ganjing politik Pilkada. Jika diteruskan dengan perkiraan kepemilikan harta kekayaan pribadi seorang bakal calon Gubernur, maka Saya pikir seorang calon harus punya harta kekayaan pribadinya sebesar dua kali dari jumlah pengeluaran tersebut di atas. 

Jika asumsinya usia calon Gubernur itu 50 tahun sampai 60 tahun dan usia kerja produktifnya saat usia 30 tahun, dalam 30 tahun kerja, dengan total 360 bulan, seorang calon Gubernur rata-rata harus punya penghasilan bersih setelah dikeluarkan biaya rumah tangga sebesar Rp500 juta. Siapakah itu orangnya? Saya, Anda, Kita atau Lainnya? (*) sumber metro24jam.com

Senin, 27 Maret 2017

Pasangan Maruarar - Prananda Dinilai Potensial Menangkan Pilgub Sumut

Maruarar Sirait (Istimewa)
Penjaringan calon kepala daerah yang kapabel, berintegritas dan antikorupsi untuk melanjutkan program pembangunan sudah dapat dilakukan meski pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) akan berlangsung di tahun 2018 mendatang.
"Penjaringan sejak dini diperlukan karena sudah dua kali pemimpin di Sumut yang tersangkut kasus korupsi, apalagi kasus mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, sampai saat ini belum berakhir," ujar politisi PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Minggu (16/10).
Sutrisno mengatakan, Sumut membutuhkan pemimpin yang memiliki wawasan nasional dan internasional. Oleh karena itu, masyarakat harus optimis dan mampu mencari jalan agar bisa keluar dari kemelut kasus korupsi yang menyeret pemimpin daerah ini.
"Sosok Maruarar Sirait ( Ara ) dan Prananda Surya Paloh ( Prananda ), sosok muda, energik, bersih, tidak memiliki dosa masa lalu, visioner, tokoh nasional, dan akan menjadi matahari baru untuk kebangkitan Sumatera Utara. Keduanya memiliki kekuatan besar jika disatukan," katanya.
Menurutnya, modal dukungan partai untuk kedua pasangan ini juga sudah cukup. Sebab, kursi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Sumatera Utara: 16 Kursi, dan Partai Nasdem: 5 Kursi, sehingga sudah memenuhi syarat minimal 20 Kursi. Kekuatan ini dapat mengikuti fenomena Pemilukada Gubernur DKI Jakarta.
"Pasangan ini akan mengungguli kandidat dari partai atau gabungan partai lain. Sebab, selain karena pasangan ini memiliki kapasitas, pasangan ini juga memiliki basis konstituen yang fanatik. Prananda Surya Paloh kuat dan mengakar di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I," jelasnya.
Sementara itu, meskipun terpilih dari Jawa Barat, Maruarar Sirait memiliki hubungan yang kuat dengan Daerah Pemilihan Sumatera Utara II. Bila kedua tokoh ini dipasangkan, maka tingkat keterpilihannya berkisar 55%. Pasangan ini bukan tokoh yang memikirkan diri dan kelompoknya sendiri.
"Jika PDI Perjuangan dan Partai Nasdem bersepakat, sebagai kelanjutan kerjasama politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), maka pasangan ini akan menang di Pemilukada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Maka pasangan Maruarar Sirait sebagai calon Gubernur- Prananda Surya Paloh sebagai Wakil Gubernur, sangatlah tepat," sebutnya.
Suara Pembaruan

Arnold H Sianturi/CAH
Suara Pembaruan

Minggu, 26 Maret 2017

(Prediksi) Tengku Dikepung Sirait, Saragih, Girsang, Tobing, Pasaribu, dan Sitepu

Jokowi, Susi, Ahok, Djarot, Kang Emil, Kang Dedi, dan Tri Rismaharini menjadi acuan pemimpin ke depan. Selain (relatif) muda, mereka berpendidikan, BTP, dan punya terobosan-terobosan baru. Orang-orang lama sudah mulai kurang menarik dan bakal ditinggalkan, karena yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin segar demi suasana baru.

PILKADA DKI Jakarta putaran kedua, 19 April 2017, kurang daripada sebulan lagi. Meski “toko sebelah” terus saja memanfaatkan isu-isu SARA, namun kampanye simpatik “toko sini” semakin meyakinkan pemilik suara ragu-ragu (swing voters), yang belum menentukan pilihan (undecided voters), dan limpasan 17 persen lebih suara pemilih Agus-Sylvi eks putaran pertama, untuk  memilih pasangan nomor 2 (Ahok-Djarot). Rencana “tamasya Al Maidah” yang melibatkan 1,3 juta “turis” itu semakin menegaskan ambisi brutal pihak “toko sebelah” untuk merebut tampuk kekuasaan. Tapi, rakyat DKI sudah celik matanya.

“Toko sebelah” tak punya program jitu, melainkan terus saja menggelar “festival copy-paste”. Tidak ada program “ori”, melainkan hanya “kw-kw”. Kesan yang mereka tampakkan hanya plintat-plintut, koreksi-mengoreksi program yang terlanjur dilemparkan ke publik, padahal belum matang dan benar-benar tidak dikuasai hingga rinci. Maka muncullah ungkapan: “esok dele, sore tempe”.

Sebaliknya “toko sini” membawa kesegaran, realisme atau program-program yang logis, good governance, dan terobosan-terobosan baru. Atmosfir kontras seperti ini –dengan penetrasi media sosial yang begitu deras– mengalir juga ke daerah-daerah. Ada orang-orang seperti Kang Emil (Ridwan Kamil, Walikota Bandung), Kang Dedi (Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), dll. yang bakal mendapat tempat khusus di hati mayoritas publik, karena pengabdiannya jelas kepada bangsa. Tapi sebaliknya, ada pula yang hanya punya syahwat ingin berkuasa dan rakyat habis dibodoh-bodohinya. 

Seperti Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara pun akan mengikuti pilkada serentak 2018. Sudah ada nama-nama yang mulai mengemuka, tampak dari manuver-manuver mereka. Walau masih terkesan malu-malu, ada yang mulai menebar pesona sendiri atau digadang-gadang partai atau massanya. Ada beberapa nama yang bakal masuk bursa berdasarkan partai (DPProv/DPD/DPW), antara lain:
Tapi ada pula nama-nama yang muncul begitu saja. Sebut misalnya: Letjen TNI Edy Rahmayadi (Pangkostrad), Sahril Tumanggor, SE SH MH (Ketua DPProv PKPI Jatim), Salomo Pardede, Tifatul Sembiring (mantan Menkominfo), Brigjenpol Victor Edison Simanjuntak (Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri), dll.   

Berdasarkan nama-nama tersebut di atas, sudah mulai bisa diprediksi bakal calon (balon) Gubsu dan Wagubsu tahun depan serta kombinasi-kombinasinya. Tentu ada dasar-dasar yang umum digunakan: popularitas, ketokohan, rekam jejak, keberterimaannya bagi publik (akseptabilitas), kapabilitas, dan –sudah pasti– “isi tas”. Semuanya tentu berkaitan erat pula dengan struktur demografi penduduk Sumut yang punya hak suara.

Struktur demografi penduduk Sumatera Utara berdasarkan suku dan agama dapat digambarkan sebagai berikut:
Dengan demikian, nama-nama balon Gubsu dan Wagubsu serta kombinasi pasangannya bisa kita urutkan berdasarkan jumlah kursi partai di DPRD Provinsi Sumut, yakni sebagai berikut:
Jagoan Partai Golkar, Ngogesa Sitepu (Bupati Langkat, Ketua DPD Partai Golkar Sumut), memang orang lama tapi relatif kalah popular. Dia berterima, tapi tak ada pula program-programnya yang ber-“wow effect”. Kiprahnya sebagai Bupati Langkat minim terobosan. Dalam dunia marketing politik, dia tak punya diferensiasi atau keunikan. Sebagai bandingan, Kang Dedi sudah tercitrakan pada dirinya sebagai pemimpin yang toleran. Itu benar-benar unik…!

PDI Perjuangan sendiri telah mengerucutkan tiga nama yang bakal digadang-gadang: Sukur Nababan, Junimart Girsang, dan Maruarar Sirait (Ara). Dari segi popularitas, Junimart dan Ara lumayan, sedangkan Sukur masih kalah jauh. Tapi Sukur punya kelebihan. Dia punya jaringan massa yang sudah terbentuk melalui bisnis MLM Melia Propolis. Junimart dan Ara bakal bersaing ketat.

Dari Partai Demokrat, ada Jopinus Ramli Saragih (sering disingkat “JR” saja). Dia adalah Bupati Simalungun sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Sumut yang akan dilantik 9 April 2017 ini. JR cukup popular dengan “helicopter marketing”-nya dan seseorang yang selalu bertarung at-all-cost. Istilah Siantar Men-nya: “hidup pakai, mati buang”. Tapi seperti orang-orang Demokrat lainnya, JR masih asyik dengan pencitraan-pencitraan yang bagi kaum muda, langgam seperti itu sudah basi. Apalagi popularitas partai ini sudah sangat menurun.

Lima tahun terakhir ini, nama Gus Irawan Pasaribu (anggota DPR RI, Partai Gerindra) seolah lenyap ditelan bumi. Mantan Dirut Bank Sumut ini sebenarnya kapabel, tapi dengan “hilangnya” nama ini dari percaturan, dia kedodoran dalam hal popularitas. Apalagi partainya pun bukan partai pemuncak (top seeded). Sebagai anggota DPR RI pun, nama Gus tak pernah mencuat.

Tuani Lumban Tobing (sering dipanggil sebagai “Toluto”) bisa saja sebagai “kuda hitam”, karena partainya (Hanura) punya 10 kursi di DPRD Sumut. Sama juga dengan Tifatul Sembiring, walau partainya hanya punya 9 kursi di DPRD Sumut, nama Tifatul cukup popular, karena pernah menjabat Menkominfo. Cuma bagi Sumut, dengan dipenjarakannya Gatot Pudjonugroho, nama PKS sudah cacat secacat-cacatnya. Jika Tifatul benar-benar turun main –mewakili PKS dimana di Sumut belum ada tokoh PKS yang popular – bursa bisa makin bergairah. 

Tengku masih menunggu deklarasi Partai Nasdem –malah keduluan buat Kang Emil di Jabar– karena Nasdem mungkin punya hitung-hitungan sendiri. Soalnya masih ada faktor Prananda Paloh yang mungkin akan dimainkan juga. Jika benar yang dikatakan Martin Manurung (Korwil Sumut Partai Nasdem), kiprah Tengku di partai pun masih belum tampak benar. 

Sebagai daerah yang sangat heterogen, pemenang pilgubsu sangat ditentukan oleh kombinasi pasangan, baik Muslim – Non-Muslim, Jawa-Batak, dst. Berdasarkan kursi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang jumlahnya 100 itu, tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri bakal calonnya. Berarti harus dengan koalisi parta-partai.

Dunia politik praktis sangat cair. Ia punya hitung-hitungannya sendiri dan sering sangat tergantung kepentingan. Penentuannya sering di menit-menit terakhir, sehingga nama-nama di atas dan kombinasi-kombinasinya sangat mudah berubah. Ini benar-benar prediksi awal saja.

Yang jelas, sekali ini, Tengku Erry Nuradi dikepung nama-nama beken dari segala penjuru. Menyaksikannya sendiri merupakan keriuhan baru bagi masyarakat Sumatera Utara. Asyik juga mengikuti manuver-manuver politik pilgubsu ini, karena yang bermain bukan saja orang-orang Sumut, melainkan oleh orang Jakarta yang ingin cawe-cawe juga. 

Kura-kura beginilah dulu sementara…! @

Sabtu, 25 Maret 2017

Menyoal Dana Pilkada Seorang Calon Gubernur Sumut 2018

OPINI BANGFAUZI
Saya bukan penulis yang pandai mencari judul yang cocok untuk bisa menggambarkan kepada pembaca, namun, mudah-mudahan judul di atas bisa mewakili isi opini ini.
Tahun 2018 di Sumatera Utara akan berlangsung pelaksanaan Pilkada serentak, salah satunya Pilkada memilih pasangan Gubernur dan Wakilnya periode 2018-2023. Saya katakan pelaksanaan Pilkada ini berbeda dengan sebelumnya, karena selain akan ada Pilkada Bupati/Walikota, Pilkada serentak tahun 2018 di Sumatera Utara akan menjadi perhatian utama partai politik di Jakarta, saya sebut di Jakarta, karena keputusan siapa calon kepala daerah yang akan diusung, sepengetahuan Saya, hal itu semua wewenang pengurus pusat partai atau DPP. Apalagi setelah tahun 2018, selanjutnya akan masuk tahun 2019 yang merupakan pesta demokrasi Pemilu.
Terlepas dari latar belakang di atas, opini ini ingin memberikan gambaran kepada pembaca bahwa untuk menjadi calon kepala daerah bukanlah urusan yang mudah. Salah satunya adalah kemampuan keuangan yang benar-benar dimiliki.
Ada lima kegiatan seorang calon kepala daerah baik Gubernur/Bupati/Walikota yang membutuhkan kemampuan keuangan yang besar. Pertama, kegiatan pencitraan sebelum menjadi calon dari partai politik. Kedua, lobi dukungan partai politik. Ketiga, pembentukan tim pemenangan. Keempat, kampanye. Kelima, saksi.
Untuk kegiatan pencitraan sebelum menjadi calon, seorang bakal calon Gubernur dapat mengeluarkan biaya puluhan milyar rupiah. Selain harus bermitra dengan media baik cetak, elektronik maupun online, seorang bakal calon Gubernur juga harus turun ke daerah pemilihan dengan berbagai bentuk kegiatan yang mendekatkan dirinya kepada masyarakat.
Jika asumsi untuk menang di Sumatera Utara dapat meraih 3juta suara, dengan membagi sebaran nya 60 persen di kota dan 40 persen di desa. Maka, untuk satu kegiatan sosial bertemu Masyarakat dengan anggaran satu pemilik suara mendapatkan makan dan hadiah, asumsi biaya yang dikeluarkan sebesar 20 ribu rupiah, jika asumsi target bertemu 1 juta orang maka seorang calon Gubernur harus punya uang sebesar 20 milyar rupiah.
Pada pemilihan Gubernur 2018 nanti, berdasarkan perolehan kursi di DPRD provinsi Sumatera Utara tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa koalisi, artinya partai Golkar (17), PDIP (16), Demokrat (14), Gerindra (13), Hanura (10), PKS (9), PAN (6), Nasdem (5), PPP (4), PKB (3) dan  PKPI (3), harus bergabung memenuhi ketentuan syarat untuk bisa mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakilnya.
Proses lobi dan meminta dukungan partai politik bukanlah hal mudah, walaupun nyata dan memiliki parameter penilaian namun kegiatan ini bisa abstrak sulit ditebak. Pepatah klasik yang mengatakan bahwa tidak ada makan siang gratis, menjadi bingkai proses ini.
Meskipun hanya secarik kertas dukungan, namun, kabarnya bisa bernilai milyaran rupiah. Jika asumsinya 1 kursi Anggota DPRD Provinsi sebesar 350 juta rupiah, maka untuk 20 kursi, seorang calon Gubernur diperkirakan mengeluarkan biaya sebesar 7 milyar rupiah, dengan catatan bahwa keadaan ini berjalan normal, tidak abstrak dan didukung hasil survei yang baik. Jika tidak? Asumsi biaya lobi di atas bisa lebih besar tak terhingga.
Pembentukan tim pemenangan adalah kegiatan bakal calon Gubernur yang sudah dimulai sebelum dirinya melewati tahapan-tahapan di atas. Namun, Saya ingin membahas yang lebih konkret terkait setelah calon Gubernur mendapatkan dukungan partai politik untuk maju.
Mengutip asumsi menang dengan meraih 3 juta suara, maka, tim pemenangan yang dibentuk diperkirakan ada 30000 orang. Asumsi ini muncul dengan harapan setiap orang di tim pemenangan mempengaruhi 100 orang disekelilingnya untuk bisa menjadi pemilih pasangan calon Gubernur dan Wakilnya.
Maka, perhitungan biaya nya sebagai berikut, 30 ribu orang dikalikan dengan 500 ribu rupiah, didapat totalnya sebesar 15 milyar rupiah.
Biaya kampanye, dengan asumsi meraih menang sebesar 3 juta suara, maka, biaya kampanye untuk 1 suara, dimana didalam komponen biaya ini nantinya ada iklan, spanduk, brosur, stiker, transportasi, hiburan, tenda, kursi, pengamanan, makan dan minum serta kaos. Maka, Saya perkirakan 1 suara sebesar  100 ribu rupiah. Diambil 30 persen dari 3 juta suara saja, maka, didapatkan 1 juta suara itu kita kalikan 100 ribu rupiah, menjadi totalnya sebesar 100 milyar rupiah.
Kelima, biaya saksi. Kebiasaan umumnya bagi pasangan calon Gubernur dan Wakilnya, diluar kader partai politik pendukung, mereka ada juga membentuk tim merekrut saksi pada saat hari pemungutan suara. Saksi diluar partai, biasanya itu sebutan yang sering kita dengar. Untuk bisa menang asumsinya memiliki saksi diluar partai sebanyak 50 ribu orang. Biaya perorangnya saat hari pemungutan suara sebesar 100 ribu rupiah. Totalnya 5 milyar rupiah.
Akhirnya jika kita jumlahkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 147 milyar rupiah. Itulah asumsi Saya “uang,” yang akan dikeluarkan oleh seorang bakal calon Gubernur provinsi Sumatera Utara.
Teknisnya apakah dana ini akan dibagi dua dengan Wakilnya, atau mencari donatur, atau berkoalisi dengan pasangan kepala daerah Bupati/Walikota, tulisan ini tidak membahas hal itu.
Opini ini sederhana dan hanya mengikuti asumsi umum yang wajar-wajar terjadi dalam dinamika  gonjang-ganjing politik Pilkada. Jika diteruskan dengan perkiraan kepemilikan harta kekayaan pribadi seorang bakal calon Gubernur, maka, Saya pikir seorang calon harus punya harta kekayaan pribadinya sebesar 2 kali dari jumlah pengeluaran tersebut di atas.
Jika asumsinya usia calon Gubernur itu 50 tahun sampai 60 tahun dan usia kerja produktif nya saat usia 30 tahun, dalam 30 tahun kerja, dengan total 360 bulan, seorang calon Gubernur rata-rata harus punya penghasilan bersih setelah dikeluarkan biaya rumah tangga sebesar 500 juta rupiah. Siapakah itu orangnya? Saya, Anda, Kita atau Lainnya? sumber bangfauzi.com